|
Kantor Jasa Akuntan Eksakta
Jasa Pembukuan Jasa Kompilasi Laporan Keuangan Jasa Manajemen Jasa Akuntansi Manajemen Jasa Konsultasi Manajemen Jasa Perpajakan Jasa Prosedur Yang Disepakati Atas Informasi Keuangan Jasa Pendampingan Laporan Keuangan Jasa Penyusunan Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Jasa Sistem Teknologi Informasi Jasa Penilaian Jasa Akuntansi Forensik Jasa Akuntansi Fidusia Jasa Sistem Anti Kecurangan Jasa Penyusunan SOP |
|
Kantor Penasehat Pajak / Akuntan Pajak Eksakta Consulting
Tax Compliances Services Jasa Transfer Pricing Documentation, Transfer Pricing Planning, Transfer Pricing Dispute Prevention, Tax Review, Preparation Tax Account, Tax Administration Outsourcing, SP2DK Handling General Tax Cases Services Jasa Tax Audit Assistance, Tax Refund, Tax Faciities, Tax Incentives, Tax Planning, Tax Objection, Article 16, Article 36, Transfer Pricing Dispute Resolution, Tax On Hereditary Law, NPWP Abolishment, Assistance on Initial Proof Tax Verification, Tax On Civilian Law Special Tax Cases Jasa Tax On Mergers & Acquisitions, Tax On New Project Investment, International Tax, Tax On Divestment, Tax On Private Placement, Tax On Liquidation, Tax On Bankruptcy, Tax On Foreign Direct Investment, International Tax Adjustment, Insurance Tax, District Tax |
|
Kantor Hukum Eksakta Legal Firm
Tax Law Jasa Banding ke Pengadilan Pajak, Gugatan ke Pengadilan Pajak, Peninjauan Kembali Pajak ke Mahkamah Agung, Pendampingan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pendampingan Penyidikan Pajak, Pendampingan Sidang Pidana Pajak, Jasa Hukum Pajak Lainnya Liquidation Corporate Liquidation (Likuidasi atau Pembubaran Perseroan) Foundation Liquidation (Likuidasi atau Pembubaran Yayasan) Bank Liquidation (Likuidasi atau Pembubaran Perbankan) Cooperative Liquidation (Likuidasi atau Pembubaran Koperasi) Association Liquidation (Likuidasi atau Pembubaran Perkumpulan / Asosiasi) Civilian Law Tinjauan Hukum (Legal Review), Pemeriksaan Hukum (Legal Audit) Pendapat Hukum (Legal Opinion), Penyusunan Dokumen Hukum / Kontrak (Legal / Contract Drafting), Hukum Waris (Hereditary Law) Hukum Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Law), Hukum Perlindungan Nasabah Asuransi (Policy Owner & Beneficiary Protection Law) Criminal Law Corporate Internal Fraud, Agreement Dispute lead to Criminal Scene, Agreement Fraud, General Criminal Law Investigation |
|
Kantor Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Manurung
Mediasi pada Wiayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mediasi pada Wilayah Hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung , Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar), Maluku Utara, Maluku, Papua Barat , Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua BaratPapua (Ibu Kota Jayapura), Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya Negosiasi, Rekonsiliasi, Konsiliasi, Pendapat Mengikat, Arbitrase, Jasa APS Lainnya |
|
Indonesia International Mediation Centre
IIMC will create a mediation community who meet periodically to share their knowledge and experience on a global level. The intrinsic advantage is a community whose members knowledgeably can make referrals and/or act as co-mediators should the need develop. The parties may seek to settle their dispute through mediation. Mediation may be scheduled independently of arbitration or concurrently with the scheduling of the arbitration. In mediation, an impartial and independent mediator assists the parties in reaching a settlement but does not have the authority to make a binding decision or award. The updated International Mediation Rules provide an enhanced framework that allows for a broad range of practices, cultures and approaches towards the resolution of international disputes from parties located around the world. |